MWA UNS mengklaim tidak ada kejanggalan dalam pelaksanaan pemilihan kepala sekolah | Dr. Borat

JAKARTA: Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengklaim tidak ada kejanggalan dalam pemilihan rektor beberapa waktu lalu. Setelah membekukan MWA dan membatalkan hasil pemilu UNS periode 2023-2028.

“Tidak ada yang tidak sesuai. Semua peraturan yang dibuat MWA selalu berdasarkan PP 56 Tahun 2020, semua peraturan itu. Tidak ada yang tidak sesuai,” ujar Hasan Fauzi, Wakil Direktur MWA UNS, Selasa, 4 April 2023 di Solo.

Termasuk soal dugaan kecurangan saat pemilihan Perdana Menteri PBB, dia memastikan tidak ada MWA yang melakukan kecurangan. “Penipuan itu di mana dan bentuknya seperti apa. Tunjukkan. Jangan asal klaim,” kata Hassan.

Oleh karena itu, ia akan terus menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan ini. “PP (peraturan pemerintah) lebih tinggi dari kembang gula (peraturan menteri),” ujarnya.

Pihaknya masih menyusun konstruksinya ketika ditanya tentang tindak lanjut setelah keputusan MEXT membekukan MWA.

“Jelas bahwa mereka akan terus menjalankan tugasnya sampai keputusan yang mengikat dibuat, yang merupakan maksud dari pengadilan,” kata Hassan.

Terkait undangan pelantikan yang disebar MWA, ia memastikan pelantikan tetap akan berlangsung. Namun, lokasi dan waktu peresmian dapat berubah.

“Undangan itu masih dilaksanakan dalam konteks yang sederhana. Saat ini sedang kami diskusikan. Yang jelas, MWA masih ada,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan Sajidan, Presiden terpilih Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta periode 2023-2028.

Menurut Sutanto, Direktur Akademik dan Reputasi Kemahasiswaan UNS, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pembentukan Badan peraturan dan kelembagaan di lingkungan UNS.

Dalam aturan yang sama, diputuskan juga untuk memberhentikan Dewan Direksi (MWA) UNS mulai 31 Maret 2023. “Karena MWA adalah badan tertinggi di PTNBH, maka tugas dan wewenang MWA diambil alih oleh menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi,” ujarnya.

Ia mengatakan, salah satu pertimbangan pembatalan pelantikan presiden karena Peraturan Direksi Universitas Sebelas Maret Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2023-2028 merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya, follow akun google news Medcom.id

(Eropa Tengah)